Menyeberangi Lautan, Menjangkau Kasih Anak Pulau...
Oleh: Taufik S. Rakhman, S.Sos

Jarak yang jauh, dipisahkan oleh lautan luas, tidak menyurutkan tim outreach PSBRW Melati dalam menjangkau penyandang disabilitas rungu wicara yang berada di pulau-pulau terpencil yang tersebar di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Beranggotakan 8 petugas, yang langsung di bawah arahan Ibu Kepala Panti, didampingi oleh Kepala Seksi PAS dan Rehsos. Kegiatan tersebut mengikutsertakan pembimbing dari Fungsional Pekerja Sosial dan Fungsional Penyuluh Sosial. Outreach Panti ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan didikasi tinggi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Ini adalah bentuk kewajiban tersendiri dalam usaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas rungu wicara mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang tidak memandang perbedaan status, umur, suku, dan agama. Kegiatan outreach panti ini pun dillaksanakan dalam upaya memenuhi hak dasar penyandang disabilitas rungu wicara untuk mendapatkan rehablitasi sosial tanpa harus meninggalkan keluarga, terutama bagi lokasi tempat tinggal yang jauh dan sulit menjangkau panti sosial 
 

Laporan : Ira Heruniawati.SH.MM*)

Kementerian Sosial dalam menangani korban penyalahgunaan NAPZA difokuskan kepada Rehabilitasi Sosial, telah melakukan terobosan untuk merespon implementasi PP Nomor 25 Tahun 2011 diantaranya Tahun 2011 telah Menyusun Juknis Wajib Lapor Pecandu Narkotika dalam Rehabsos, dalam mempersiapkan pelaksanaan wajib lapor; Tahun 2012 Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor); selanjutnya akan membuat SKB antara 4 Lembaga yaitu : BNN, Kemeterian Sosial, Kemeterian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dan Penetapan Putusan Hakim bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam lembaga Rehabsos;

Pada kesempatan itu Dirjen Rehsos, Samsudi mengatakan saat ini jumlah penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat maka keadaan jumlah lembaga harus lebih ditingkatkan khususnya dalam segi rehabilitasinnya. 

“Berbeda bukan berarti salah”

Untuk pertama kalinya Kementerian Sosial menyelenggarakan acara Sambung Rasa Menteri Sosial dengan Komunitas Waria se – DKI, acara tersebut merupakan ide dan gagasan Menteri Sosial sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah terhadap para waria. Sebab pada hakekatnya para waria juga membutuhkan penanganan dan perhatian dalam upaya membangun dan mengembangkan kemandirian hidup normal ditengah lingkungannya. Acara yang dihadiri kurang lebih 750 waria se DKI yang tergabung dalam Organisasi Komunikasi Waria Indonesia (FKWI)  berasal dari 5 wilayah Jakarta.

Pada Kesempatan tersebut Dirjen Rehabilitasi Sosial, Samsudi mengatakan bahwa “semua manusia sama dihadapan Tuhan, sama halnya dengan komunitas Waria mereka juga butuh hak sama yang harus kita hargai tanpa ada diskriminasi, mereka bagian dari pembangunan bangsa. Berbeda bukan berarti salah, perbedaan justru memperkaya karakter bangsa, lanjut Samsudi, ketika membuka acara yang berlangsung di Aula Panti Bina Insan Cipayung Jakarta Timur (11/5).

Kementerian Sosial menerima Kunjungan Kerja Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Toto Utomo Budi Santoso diruang rapat lantai 2 (11/05), menurut Toto Pertemuan ini merupakan pertemuan yang strategis untuk membahas program Kementerian Sosial dimana memerlukan kerjasama lintas sektor guna mencapai sasaran.

Kemensos akan melihat seberapa besar Provinsi melihat persoalan yang ada di wilayahnya dan capaian prestasi Provinsi di dalam melaksanakan kegiatannya. Bila prestasinya tidak memuaskan maka program Kemensos yang ada di daerah akan dipindahkan ke Provinsi lain yang lebih membutuhkan dan memiliki prestasi yang lebih bagus, ujarnya.

SOSIALISASI DAN PEMANTAPAN PETUGAS PENDAMPING DAN PERAWATAN LANJUT USIA DI LINGKUNGAN KELUARGA (HOME CARE) DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

Oleh : Jerry Junius Tula*)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan pranata sosial pertama dan utama dalam mewujudkan lanjut usia sejahterta. Dalam perkembangannya menunjukkan, bahwa perubahan sistem nilai masyarakat dari agraris menjadi industrialis, dari keluarga besar (extended family) menjadi keluarga batih/inti (nucles family), penghasilan keluarga yang tidak memadai, anggota keluarga yang memerlukan perhatian khusus, secara keseluruhan menjadikan keluarga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan lanjut usia.